Text
Evaluasi Sistem Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
ABSTRAK
Riswansya Stambuk C 300 15 005; “Evaluasi Sistem Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” dibimbing oleh Tampang, selaku Dosen pembimbing I dan Muh. Darma Halwi, selaku Dosen pembimbing II.
Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi Sistem Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif yang diperoleh dari hasil Observasi, Wawancara, dan Studi kepustakaan yang relevan dengan penulisan. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa sistem dan proses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Peranan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sangat penting terhadap penatausahaan keuangan Daerah khusunya pada prosedur pengeluaran kas yaitu dalam pelaksanaan penerbitan (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi tengah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah maka diperlukan kerja sama dari masing-masing fungsi yang terkait serta melampirkan setiap bukti-bukti yang sah serta konsisten waktu dalam melaksanakan tugas.
Kata Kunci : Sistem Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Tidak tersedia versi lain