Text

ANALISIS PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD) PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016

---

ABSTRAK
Mohammad Rizal Zulkiram C 302 15 009, dengan judul “Analasisis
Pengelolaan Aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Dprd) Provinsi Sulawesi
Tengah Dan Dinas Koperasi, Usahakecil Dan Menengah Sesuai Permendagri Nomor
19 Tahun 2016”. Dibimbing oleh H. Mohammad Iqbal B., dan Fadli Moh. Saleh.
Tujuan penelitian ini ialah (1) Untuk menganalisis pengelolaan Aset Pada
Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah dan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah; (2) Untuk mengetahui hambatan dan permasalahan dalam pengelolaan aset
pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi
Tengah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Jenis penelitian ini ialah
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan jumlah informan yang
dilibatkan sebanyak 10 orang. Selain itu, dalam teknik pengumpulan data pada
penelitian ini melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dengan
metode analisis kualitatif dengan beberapa langkah.
Dari hasil penelitian peneliti diketahui bahwa: 1) pengelolaan Aset Tetap/
Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi
tengah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melakukan dengan
maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik
daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang
pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana
dengan maksimal seperti dalam melakukan proses kerja inventarisasi barang milik
daerah; dan 2) beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam
pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah sistem pengendalian
internal yang berjalan maksimal, hal ini dilihat dari minimya koordinasi di internal
satuan kerja perangkat daerah antara penyusunan laporan keuangan dan pengurus
barang selaku penanggung jawab barang milik daerah, struktur birokrasi masih
dirasakan menjadi kendala terutama terkait dengan pembagian tugas yang jelas antara
pengelola barang OPD dengan pengelola keuangan OPD, dan faktor penilaian aset
yang mana karena masih terdapat barang yang sangat sulit untuk dinilai, disamping
itu penilai juga memerlukan sertifikasi untuk menilai suatu aset.
Kata Kunci: Pengelolaan, Aset.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

657 ZUL a Tesis 2020

Penerbit

: ., 2020

Deskripsi Fisik

xiii, 99 hlm. : ilus.; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

657

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

MOHAMMAD RIZAL ZULKIRAM

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar